Agung widodo
BANYUMAS - 60 Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh seksi PAI Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas, bertempat di Resto Oemah Daun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (27/02/2023).
FGD mengambil tema "Sinkronisasi kebijakan PAI antara Kemenag dengan Pemkab Banyumas" menghadirkan delapan narasumber yaitu Kakankemenag Banyumas, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, Kepala Bapedallitbang, Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Asisten Pemerintah dan Kesra, Kepala Bidang PAI Kanwil Provinsi Jateng, Kabag Kesra Setda Banyumas, Analis Kebijakan Ahli Madya Kabupaten Banyumas.
Hadir dalam pembukaan pengawas PAI, Ketua MGMP PAI SMA, SMK, SMP, Ketua KKG PAI SD, FKG TK dan perwakilan Guru PAI se-Kabupaten Banyumas sebagai peserta.
Kasi PAI Kemenag Banyumas Agus Setiawan, S.Sos menyampaikan, bahwa pelaksanaan FGD di maksud untuk menyamakan langkah guna terwujudnya penganggaran pendidikan profesi guru bagi GPAI dari APBD Kabupaten Banyumas.
"Segera menuntaskan GPAI Kabupaten Banyumas yang telah lulus preetest. PPG yang selanjutnya nanti Kemenag yang akan membayar PPG di tahun berikutnya, " jelas Agus.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Banyumas H Aziz Muslim mengatakan, para guru pendidikan agama Islam (GPAI) bisa di fasilitasi dalam PPG nya.
"Hari ini kita mendorong dan memfasilitasi sinergi, untuk bagaimana agar Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di Kabupaten Banyumas bisa mengembangkan karirnya melalui fasilitas pembiayaan PPG, " katanya.
Aziz menjelaskan, kuota PPG nasional se-Indonesia hanya 5000 orang, jadi jatah per Kabupaten sangat sedikit dan masa tunggunya bisa sampai 20 tahun.
"Kita membuka kran dan memfasilitasi bersama Pemkab Banyumas, ada 9 Kabupaten yang sudah mengalokasikan APBD nya untuk PPG. InSyaaAllah untuk tahun ini Kabupaten Banyumas 10 yang ikut PPG, " jelasnya.
Di kesempatan itu, Kabid PAI Kanwil Kemenag Jawa Tengah H Imam Bichori, S.Ag, M.Si memaparkan, di Provinsi Jawa Tengah yang sudah lulus preetest sekitar 12 ribu. Pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah terkait dengan perihal pembiayaan.
"Mudah mudahan di tahun 2023 ini ada peluang. Kami berharap di tahun 2023 ini, ada surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan, karena di provinsi dalam waktu dekat Pemda Kabupaten Kota yang sudah memberikan surat pernyataan akan dikumpulkan, " pungkasnya.
Redaktur : JIS Agung
Kontributor: Yudi/Djarmanto-YF2DOI
Updates 
Narsono Son 
